Contoh Soal Peta Kekuatan Politik Nasional

Contoh Soal Peta Kekuatan Politik Nasional Di masa berlakunya Demokrasi Terpimpin, Ir. Soekarno selaku Presiden RI saat itu menganggap bahwa praktek Demokrasi Liberal adalah salah satu ajaran Barat yang menyebabkan instabilitas di Indonesia. Terutama di bidang demokrasi, liberalisme dengan ciri multipartai menjadi faktor kuat ketidakstabilan kehidupan politik di Indonesia. Oleh karenanya, dengan kekuatan yang dimiliki, Ir. Soekarno membubarkan banyak partai politik di masa itu, kecuali partai 10 partai yang dianggap mampu bekerja sama dan didominasi oleh ideologi yang dipercayai Ir. Soekarno.

PNI dan NU, sebagai dua partai dengan suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1955, dilumpuhkan oleh tekanan dari Presiden. Walau kedua partai ini masih diberikan izin untuk berdiri, namun praktis tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Saat itu, untuk memberikan tekanan kepada kehidupan berpolitik di Indonesia, Ir. Soekarno menggunakan Penpres (Penetapan Presiden). Di tingkat legislatif, DPR yang merupakan hasil pemilihan umum 1955 juga mendapatkan tekanan dari Presiden, meski awalnya masih dapat diterima. Namun, keadaan ini mencapai puncaknya dengan Penpres yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dan digantikan dengan susunan anggota DPR baru yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pembubaran dilatarbelakangi penolakan DPR terhadap APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap sejalan dengan keinginan pemerintah. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.
Beberapa hal yang disyaratkan oleh Ir. Soekarno untuk partai-partai politik yang berdiri di Indonesia pada saat itu dimuat dalam Penerapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959 berisi:
• Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.
• Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
• Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
• Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia.
• Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
• Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong kehidupan politik.
Untuk meredakan situasi politik di tanah air, beberapa pemuka partai mengajukan organisasi bentukan yang dinamakan Liga Demokrasi. Organisasi ini menempatkan diri sebagai Penasihat Presiden, namun keberadaan Liga Demokrasi tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan membentuk Front Nasional, sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan UUD 1945. Front Nasional diketuai langsung oleh Ir. Soekarno.
Berbeda dengan nasib partai kebanyakan, PKI sebagai partai yang dekat dengan ideologi komunisme mengalami masa jaya di masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) milik Ir. Soekarno adalah salah satu alasan semakin menyebarnya perwakilan PKI di sepenjuru Indonesia. Pada saat itu, dua tokoh muda PKI yang aktif mengumpulkan dukungan adalah DN Aidit dan Njoto. Kedekatan PKI dan Ir. Soekarno dikatakan sebagai hubungan yang menguntungkan. PKI memanfaatkan Ir. Soekarno dengan kepopulerannya untuk mendapatkan massa, sementara Ir. Soekarno mengharapkan dukungan dari PKI di pemerintahan terutama ketika melalui keputusannya, MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
Kejayaan PKI lantas memantik perseteruan antar elite politik Indonesia saat itu. Terlebih setelah di tubuh TNI terjadi perpecahan antara TNI Angkatan Darat dengan TNI Angkatan Udara yang dianggap diistimewakan oleh Ir. Soekarno. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal mula berlangsungnya pemberontakan PKI di tahun 1965.

Contoh Soal Peta Kekuatan Politik Nasional

Ciri khas Demokrasi Liberal yang dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan di Indonesia adalah ....
Untuk memaksakan kebijakannya selama masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menggunakan instrumen ...
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah subsitusi dari DPR yang terbentuk pada tahun ....
Organisasi politik di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah semasa Demokrasi Terpimpin adalah sebagai berikut, kecuali ....
Pembubaran partai politik di masa Demokrasi Terpimpin merupakan wewenang yang dimiliki oleh ....
Organisasi massa bentukan Ir. Soekarno yang ditujukan untuk memperjuangkan cita-cita Proklamasi ialah ....
Nasakom yang terdiri dari Nasionalisme, Agama dan Komunis merupakan ....
Tokoh muda PKI yang aktif memanfaatkan Ir. Soekarno untuk menggalang massa ialah ....
Keputusan kontroversial yang dikeluarkan MPRS semasa Demokrasi Terpimpin adalah ....
Pernyataan berikut terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, kecuali ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Soal Peta Kekuatan Politik Nasional